SEJARAH DAN EVALUASI SISTEM SILVIKULTUR HUTAN MANGROVE DI INDONESIA

(A History and Evaluation of a Mangrove Forest Sylvicultural System in Indonesia)

Oleh

Cecep Kusmana

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

In Indonesia mangrove forest management practice was started at the year 1952. Through Area Method Sylvicultural System, which was modified into Standard Clear-Cutting Sylvicultural System at the year of 1956 and further re-modified into Stripwise-Selection-Felling-Sylvicultural System at the year of 1972. In 1978, Directorate General of Forestry, Department of Agriculture introduced (Seed-Tree Method) through the letter decree of Director General of Forestry No. 60/Kpts/DI/1978. Seed – Tree Method is a legal Sylvicuitural system that must be applicated in managing mangrove forests by forest concessionaires in Indonesia until now.

According to the research was carried out at the mangrove forest in East Kalimantan showed that Seed-Tree Method can guarantee the stock of regeneration and residual stand for the second cutting cycle at concerned mangrove forest. However, this Sylvicultural system must be developed concerning seed-trees, the width of green belt, time periode of thinning, and feasibility of the application of clear cutting. Relating to the abundance of regenaration in mangrove forests all over locations in Indonesia, an alternative another Sylvicultural system which can be applicated and developed in the mangrove forests is Strip-Cutting with Natural Regeneration Sylvicultural System.

Keywords:     Area Method, Mangrove Forest, Sylvicultural System, Seed-Tree Method, Standard-Clear-Cutting System, Stripwise-Selective Felling System, Strip-Cutting with Natural Regeneration.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km (Soegiarto, 1984). Sebagian besar dari kawasan pantai tersebut ditumbuhi hutan mangrove yang lebarnya sangat bervariasi dari beberapa puluh meter sampai beberapa kilometer dari garis pantai. Berdasarkan informasi terakhir dari Departemen Kehutanan, hutan mangrove di dalam kawasan hutan di Indonesia saat ini luasnya sekitar 3,7 juta ha.

Berdasarkan SK Dirjen Kehutanan No. 60/Kpts/Dj/I/1978, pengusahaan hutan mangrove di Indonesia dilakukan dengan sistem silvikuItur Seed-Tree Method (Sistem Pohon Induk). Dalam pcnerapannya di lapangan, evaluasi sistem silvikultur ini secara komprehensif belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya mengemukakan riwayat singkat sistem silvikultur hutan mangrove di Indonesia, evaluasi sistem silvikultur pohon induk terhadap ketersediaan permudaan dan tegakan sisa sebagai studi kasus di Kalimantan Timur, kemungkinan pengembangan sistem pohon induk dan alternatifnya secara singkat.

SISTEM SILVIKULTUR HUTAN MANGROVE DI INDONESIA SEBELUM 1978

Pengaturan penebangan hutan mangrove untuk pertama kalinya di sponsori oleh Kantor Besar Dinas Kesehatan Rakyat melalui surat perintah no. 669/c tanggal 7 Januari 1933. Berdasarkan surat perintah ini dilarang menebang mangrove pada lahan hutan sejauh < 3 km dari desa. Hal ini dilakukan untuk mengontrol populasi nyamuk malaria. Selanjutnya peraturan yang menyangkut petunjuk silvikultur mangrove dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 1938 melalui peraturan (Surat Perintah) No. 13062/465/BIR oleh Jawatan Kehutanan. Peraturan dimaksudkan untuk mengontrol pemanfaatan hutan mangrove di Cilacap Jawa Tengah.

Menurut Peraturan No. 13062/465/BIR tersebut di atas, hutan mangrove harus dibagi kedalam tiga wilayah manajemen, yaitu :

(1)    Hutan produksi mangrove, dimana Rhizophora merupakan jenis dominan. Di areal hutan ini diberlakukan sistem tebang habis dengan meninggalkan 60 sampai 100 pohon induk yang berdiameter > 20 cm per ha,

(2)    Hutan mangrove yang tidak layak untuk produksi kayu; dan

(3)  Hutan lindung sepanjang garis pantai dan pinggir sungai, dimana Avicennia dan asosiasinya merupakan jenis mangrove utama.

Pada tahun 1952, Vetsteegh memperkenalkan working plan untuk hutan mangrove di Bengkalis, Riau yang menggunakan suatu sistem yang disebut Area Method. Berdasarkan metode ini, siklus tebang diatur 30 tahun dengan meninggalkan 64 pohon induk (keliiing pohcn 45 cm) per hektar yang tcrsebar merata di seluruh areal hutan bekas tebangan. Menurut metode ini, hutan mengrove dibagi ke dalam sub-blok – sub-blok dengan luas 120 ha/sub-blok. Sekitar 4 ha (1/30 dari sub-blok) dianjurkan untuk ditebang setiap tahun. Tetapi metode ini tidak banyak pengaruhnya sampai akhir tahun 1970-an.

Pada tahun 1956, Lembaga Penelitian Hutan mengeluarkan surat rekomendasi No. 2854/42 tanggal 30 Juni 1956 yang menganjurkan sistem silvikultur yang disebut Standard Clear Cutting System.

Tahun 1972, Divisi Produksi dan Perencanaan Hutan, Direktorat Jenderal Kehutanan merekomendasikan sistem silvikultur Modified Clear Cutting System atau disebut juga Stripwise Selective Felling System (Wiroatmodjo dan Judi, 1979 ; Kusmana, 1991). Beberapa rekomendasi penting dari sistem silvikultur ini adalah :

(1) Dilarang adanya aktiviias logging di areal hutan selebar 50 m dari garis pantai atau 10 m separjang pinggir sungai,

(2) Logging hanya dibolehkan pada jalur selebar 50 m dengan posisi tegak lurus garis pantai. Sementara itu suatu jalur selebar 20 m diantara jalur yang ditebang tidak boleh diganggu, karena fungsinya sebagai penghasil biji/buah untuk menjamin regenerasi alam,

(3) Penebangan hanya dilakukan terhadap pohon-pohon berdiameter 7 cm ke atas di dalam jalur – tebangan.

(4) Biia ketersediaan permudaan alam di areal hutan tidak cukup, maka harus dilakukan penanaman perkayaan dengan jarak 2×3 m,

(5) Log harus diangkut dengan rakit, boat dan kanal , dan

(6) Rotasi ditetapkan selama 20 tahun.

Sistem silvikultur ini dipraktekkan oleh para pcmegang KPH, walaupun secara formal tidak pernah tertuang dalam suatu pcraturan yang resmi.

SISTEM SILVIKULTUR HUTAN MANGROVE DI INDONESIA SETELAH 1978

Pada tahun 1978, Direktorat Jenderal Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 60/Kpts/DI/1978 tentang Pedoman Sistem Siivikultur Hutan Mangrove. Berdasarkan sistem siivikultur ini, hutan mangrove harus dikelola dengan Sistem Pohon Induk (Seed – Tree Method). Secara garis besar, sistem tersebut adalah sebagai berikut;

(1) Rotasi tebang adalah 30 tahun, dimana rencana kerja tahunan (RKT) dibagi ke dalam 100 ha blok tebangan dan setiap blok tebangan dibagi lagi kedalam 10 sampai 50 ha petak tebang. Rotasi tebangan dapat dimodifikasi oleh pemegang konsesi yang didasarkan pada kondisi habitat, keadaan ekologi dan tujuan pengelolaan hutan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kehutanan.

(2) Sebelum penebangan, pohon-pohon dalam blok tersebut harus diinventarisasi dengan menggunakan systematic strip sampling dengan sebuah jalur selebar  10 m dan jarak diantara rintisan jalur lebih kurang 200 m. Inventarisasi harus dilakukan oleh pihak pemegang konsesi. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, Direktorat Jenderal Kehutanan akan menetapkan apakah hutan tersebut layak untuk ditebang atau tidak. Bila hutan tersebut layak ditebang, maka Direktorat Jenderal Kehutanan akan menentukan Annual Allowable Cut (AAC).

(3) Pohon-pohon yang ditebang harus mempunyai diameter sekurang-kurangnya 10 cm pada ketinggian 20 cm di atas akar penunjang atau setinggi dada. Hanya kampak, parang, dan gergaji mekanik digunakan untuk menebang pohon

(4) Penebangan dilakukan dengan meninggalkan 40 batang pohon induk tiap ha, atau dengan jarak antara pohon rata-rata 17m. Diamater pohon induk adalah > 20 cm yang diukur pada ketinggian 20 cm di atas pangkal banir bagi jenis Bruguiera spp dan Ceriops spp. atau di atas pangkal akar tunjang yang teratas bagi Rhizophora spp. Pada umur 15-20 tahun, setelah penebangan dilakukan penjarangan sampai hutan tersebut berumur 30 tahun.

(5) Pengeluaran kayu dari dalam hutan dilakukan dengan perahu melalui sungai, alur air atau parit. Pengeluaran kayu ini dapat juga dilakukan dengan lori melalui jalan rel. Parit dibuat selebar 1,5 m dengan jarak satu sama lain kurang dari     200 m.

(6) Luas tcmpat penimbunan kayu termasuk tempat pembakaran arang dibatasi 0,1 ha tiap 10 ha areal penebangan.

(7) Wilayah yang permudaannya rusak seperti bekas tempat penebangan pohon, kiri-kanan parit, bekas jalan rel, dan bekas tempat penimbunan kayu harus ditanami jenis pohon anggota Rhizophoraceae.

(8) Membuat jalur hijau (green belt} selebar kira-kira 50 m disepanjang tepi pantai, dan 10 m di sepanjang tepi sungai, saluran air dan jalan-jalan utama.

Sehubungan dengan jalur hijau mangrove, pada tahun 1990 Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, Departemen Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran No. 507/IV-BPHH/1990 mengenai penentuan lebar jalur hijau mangrove selebar 200 m di sepanjang garis pantai dan 50 m di sepanjang pinggir sungai.

Saat ini, berdasarkan hasil studi ekologi di Sungai Saleh, Sumatera Selatan, Soerianegara et al. (1986) menyarankan lebar jalur hijau mangrove = 130 x perbedaan rata-rata tahunan antara pasang tertinggi dengan surut terendah. Hasil penelitian ini tertuang dalam PP No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

EVALUASI SISTEM POHON INDUK TERHADAP

PERMUDAAN DAN TEGAKAN TINGGAL

Penelitian yang dilakukan oleh Kusmana (1994) di konsesi hutan mangrove PT Karyasa Kencana Kalimantan Timur memberikan hasil seperti dikemukakan di bawah ini.

Keadaan vegetasi mangrove tingkat pohon di hutan primer dan hutan bekas tebangan (HB) di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. Dari data pada Tabel 1, terlihat bahwa hutan mangrove di lokasi penelitian mempunyai kerapatan yang cukup tinggi, yaitu 290 bt/ha di hutan primer, 122 bt/ha di HB 0 tahun, 171 bt/ha di HB 5 tahun, 170 bt/ha di HB 10 tahun, dan 622 bt/ha di HB 20 tahun. Sebagian besar pohon-pohon tersebut tergolong kedalam kelompok jenis komersial (Rhizophora spp, Bruguiera spp dan Ceriops spp.). Dalam hal ini terlihat bahwa aktivitas penebangan menghilangkan sekitar 58% jumlah pohon (118 bt/ha), tetapi kerapatan pohon meningkat secara berangsur-angsur sekitar 40% pada HB 5 dan 10 tahun, dan bahkan 409% pada HB 20 tahun bila dibandingkan dengan HB 0 tahun.

Tabel 1.  Komposisi Jenis Tumbuhan Tingkat Pohon pada Hutan Primer dan Bekas Tebangan

No. Lokasi Jenis K D INP
(ind/ha) F (m2/ha) (%)
1. Hutan Primer Rhizophora apiculata 126 0.87 581.84 147.00
(HP) Bruguiera parviflora 93 0.60 178.64 80.51
Bruguiera sexangula 54 0.34 157.36 51.86
Rhizophora mucronata 16 0.16 43.12 17.97
Ficus sp 1 0.03 7.84 2.65
2. Hutan Tebangan Bruguiera parviflora 94 0.72 41.80 176.78
0 tahun Rhizophora apiculata 25 0.32 74.80 112.49
(HBO) Bruguiera sexangula 2 0.04 0.44 5.58
Rhizophora mucronata 1 0.04 0.88 5.14
3, Hutan  tebangan Rhizophora apiculata 78 0.82 58.44 125.96
5 tahun Bruguiera parviflora 65 0.39 123.09 124.04
(HB5) Bruguiera sexangula 17 0.21 12.29 29.41
Rhizophora mucronata 9 0.11 5.52 14.68
Ceriops decandra 2 0.07 0.62 5.90
4. Hutan   tebangan Rhizophora apiculata 63 0.56 99.36 108.51
10 tahun Rhizophora mucronata 37 0.28 69.12 66.55
(HB10) Bruguiera parviflora 33 0.40 19.68 50.19
Bruguiera gymnorrhiza 15 0.16 22.32 27.17
Lumnitzera racemosa 10 0.12 19.68 20.08
Bruguiera. sexangula 7 0.16 5.04 15.17
Xylocarpus granatum 3 0.08 1.20 6.73
A egiceras corniculatum 2 0.04 3.12 4.71
5. Hutan   tebangan Bruguiera parviflora 343 1.00 119.94 136.92
20 tahun Rhizophora mucronata 195 0.71 106.54 100.70
(HB20) Rhizophora apiculata 43 0.36 27.37 31.54
Bruguiera sexangula 27 0.21 9.34 16.23
Ceriops decandra 14 0.29 2.87 14.73

Pada Tabel 1 terlihat bahwa hutan mangrove di lokasi penelitian didominasi cleh Rhizophora apiculata di hutan primer, Bruguiera parviflora di HB 0 tahun, Rhizophora, apiculata dan Bruguiera parviflora di HB 5 tahun, Rhizophora apiculata di HB 10 tahun, dan Bruguiera parviflora di HB 20 tahun. Dengan demikian jenis-jenis pohon utama di hutan mangrove tersebut merupakan jenis-jenis komersial.

Berdasarkan kelas diameter, kerapatan pohon berdiamater 20 cm ke atas adalah 188 bt/ha di hutan primer, 7 bt/ha di HB 0 tahun, 43 bt/ha di HB 5 tahun, 86 bt/ha di HB 10 tahun, dan 177 bt/ha di HB 20 tahun.

Komposisi Jenis tumbuhan mangrove tingkat pancang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.  Komposisi Jenis Tumbuhan Mangrove Tingkat Pancang pada Hutan Primer dan Hutan Bekas Tebangan

No. Lokasi Jenis K

(ind/ha)

F D

(m2ha)

INP

(%)

1. Hutan Primer (HP) Bruguiera parviflora Rhizophora apiculata Rhizophora mucronata Bruguiera sexangula 664

164

64

99

0.19 0.21

0.07

0.07

30.80

21.28

5.04

2.24

154.00 91.27 27.90

26.81

2. Hutan Tebangan 0 tahun (HBO) Bruguiera parviflora Rhizophora apiculata

Ceriops decandra

1108

104

18

0.68

0.37

0.04

16.50

3.52

0.22

238.50 56.13

6.04

3. Hutan  tebangan 5 tahun (HB5) Bruguiera parviflora Bruguiera sexangula Rhizophora apiculata Aegiceras corniculatum 1186

1728

454

29

0.36

0.07

0.29

0.04

25.60

52.62

16.46

2.21

109.00 114.66 68.40

7.94

4. Hutan   tebangan 10 tahun (HB10) Bruguiera parviflora Rhizophora apicutala Rhizophora mucronata Bruguiera sexangula Bruguiera gymnorrhiza 1488

1056

96

176

16

0.48

0.44

0,20

0.08

0.04

2.23

1.26

0.18

0.14

0.03

148.62 109.03 24.13

13.79

4.37

5. Hutan   tebangan 20 tahun (HB20) Bruguiera parviflora Rhizophora mucronata

Rhizophora apiculata Lumnitzera racemosa

1400

200

143

29

0.64

0.24 0.29 0.07

12.14

7.80

2.73

0.04

185.38

63.27 43.55

7.70

Dari data pada Tabel 2 terlihat bahwa kerapatan pancang meningkat dengan adanya aktivitas penebangan sampai umur tebangan 5 tahun dari 991 bt/ha di hutan primer menjadi 1 230 bt/ha di HB 0 tahun dan 3 397 bt/ha di HB 5 tahun. Seianjutnya kerapatan pancang menurun menjadi 2 832 bt/ha di HB 10 tahun dan I 772 bt/ha di HB 20 tahun.

Adapun B. parviflora merupakan jenis dominan, baik di hutan primer maupun hutan bekas tebangan. Jenis ini tidak hanya mendominasi tingkat pancang, tetapi juga mendominasi tingkat semai (Tabel 3).

Tabel 3.  Komposisi Jenis Tumbuhan Mangrove Tingkat Semai pada Hutan Primer dan Hutan Bekas Tebangan

No. Lokasi Jenis K

(ind/ha)

F INP

(%)

1. Hutan Primer (HP) Bruguiera parviflora

Rhizophora apiculata

Bruguiera sexangula

Rhizophora mucronata

20 311

4 821

174

133

0.28 0.36 0.03 0.01 116.09

70.65

11.42

1.84

2. Hutan Tebangan Otahun (HBO) Bruguiera parviflora

Rhizophora apiculata

Avicenia alba

21 248

4 658

113

0.36 0.27 0.04 135.39

58.19

6.40

3. Hutan  tebangan 5 tahun (HB5) Bruguiera parviflora

Rhizophora apiculata

Bruguiera sexanguta

19 732

11 250

14 196

0.45 0.41 0.10 90.10

67.80

42.10

4. Hutan  tebangan 10 tahun (HB10) Rhizophora apiculata Rhizophora mucronata Bruguiera parviflora 6 600

5 400

1 100

0.24 0.20 0.24 85.67

70.63

43.68

5. Hutan  tebangan 20 tahun (HB20) Bruguiera parviflora Rhizophora apiculata Rhizophora mucronata Bruguiera svxartgula Lumnilzera racetnosa 18 750

6 071

5  179

12 500

0

0.78 0.29

0.36 0.07 0.07

125.33

24.51 1 28.15

17.14

4.88

Dari data pada Tabel 3 terlihat bahwa aktivitas penebangan tidak terlalu berpengaruh terhadap ketersediaan semai (dari 27 139 bt/ha di hutan primer menjadi 26 019 bt/ha di HB 0 tahun). Kerapatan semai ini meningkat menjadi 45 178 bt/ha di HB 5 tahun, kemudian menurun menjadi 13 100 bt/ha di HB 10 tahun, dan meningkat lagi menjadi 42 500 bt/ha di HB 20 tahun.

Di hutan primer, permudaan tingkat semai cukup ketersediaannya (tersebar merata), tetapi tingkat pancang kurang tersebar merata (Tabel 4). Sebaliknya, di hutan bekas tebangan, baik permudaan tingkat semai maupun tingkat pancang tersebar merata.

Tabel 4.    Penyebaran Tumbuhan Mangrove Berdasarkan Kelompok Jenis Komersial dan Non Komersial pada Hutan Primer dan Hutan Bekas Tebangan

No. Lokasi Tingkat Pertumbuhan Penyebaran Kelompok
Komersial  (%) Non Komersial

(%)

    Hutan Primer (HP) Pohon

    Pancang

    Semai

    98.21

    32.14

    60.71

    3.57

    0.00

    0.00

      Hutan Tebangan 0 tahun (HBO) Pohon

      Pancang

      Semai

      50.00

      68.18

      68.18

      0.00

      4.54

      4.54

        Hutan tebangan 5 tahun (HB5) Pohon

        Pancang

        Semai

        89.28

        46.42

        71.43

        7.14

        3.57

        3.57

          Hutan tebangan 10 tahun (HB10) Pohon

          Pancang

          Semai

          79.16

          70.83

          62.50

          16.66

          0.00

          0.00

            Hutan tebangan 20 tahun (HB20) Pohon

            Pancang

            Semai

            100.00

            71.42

            100.00

            28.57

            7.14

            7.14

            Di lokasi penelitian, aktivitas penebangan telah mengakibatkan kerusakan (rusak berat) sebesar 45,61% pada tingkat semai dan 7,35% pada tingkat pancang. Sedangkan kerusakan tegakan tinggal (pohon) di hutan bekas tebangan adalah 55,55% (rusak berat) di HB 0 tahun, 22,2% (rusak ringan) di HB 5 tahun, 7,7% (rusak ringan) di HB 10 tahun dan 2,5% (rusak ringan) di HB 20 tahun.

            Berdasarkan data di atas terlihat bahwa penerapan sistem pohon induk di hutan mangrove di Kalimantan Timur dapat menjamin pulihnya komposisi jenis dan struktur hutan seperti semula (hutan primer). Memang pada hutan bekas tebangan 0 tahun terjadi penurunan kerapatan pohon dan kerusakan permudaan dan pohon, tetapi setelah berumur 5 tahun kerapatan pohon berangsur-angsur bertambah. dan kerusakan permudaan maupun pohon secara berangsur pulih. Selain itu, jenis B parviffora cenderung mendominasi areal hutan bekas tebangan, karena jenis ini sudah terbukti mempunyai keberhasilan proses pembuahan yang tinggi seperti dilaporkan oleh Kusmana et al. (1992a dan 1992b).

            PENGEMBANGAN SISTEM SILVIKULTUR POHON INDUK DAN ALTERNATIFNYA

            Pengembangan Sistem Silvikultur Pohon Induk

            Ada empat hal yang seyogyanya dikembangkan di dalam penerapan sistem pohon induk di hutan mangrove, yaitu :

            (1) Pohon induk sebaiknya tidak ditinggalkan secara soliter, tetapi pohon induk tersebut harus ditinggalkan tersebar merata dalam bentuk koloni yang terdiri atas 3 atau lebih individu pohon, karena kekuatan berdirinya pohon mangrove sangat bergantung pada kekuatan saling ikat-mengikatnya sistem perakaran yang kedalamannya jarang lebih dari 1,5 meter.

            (2)  Sistem tebang habis tidak boleh dilakukan walaupun ketersediaan semai sebanyak 2 500 bt/ha atau lebih. Hasil penelitian De Laune ef al. (1993) di hutan mangrove di Australia menunjukkan bahwa sistem tebang habis di hutan mangrove menyebabkan penurunan potensial redoks tanah dan peningkatan konsentrasi sulfida pada endapan, sehingga kondisi ini menjadi racun bagi tumbuhan (penurunan produktivitas hutan pada rotasi tebang berikutnya).

            (3) Untuk tujuan yang bersifat konservatif, lebar jalur hijau mangrove nampaknya perlu dikaji lagi. Walaupun lebar jalur hijau tersebut sudah direkomendasi selebar 130  kali perbedaan rata-rata tahunan antara pasang tertinggi dengan surut terendah, namun pelaksanaannya secara luas di Indonesia perlu disesuaikan dengan iokasi setempat.

            (4) Penjarangan seyogyanya dilakukan pada umur 10 sampai 15 tahun setelah penebangan, dimana ketersediaan pancang umumnya cukup tinggi. Menurut Kusmana ef al. (1991), laju kematian akibat persaingan antar individu pohon di hutan mangrove cukup tinggi pada permudaan tingkat pancang.

            Sistem Silvikultur Alternatif di Hutan Mangrove

            Berdasarkan fakta di lapangan, permudaan alani hutan mangrove (seperti di Kalimantan Tirnur) kerapatannya cukup tinggi. Oleh karena itu, salah satu sistem silvikultur alternatif yang cukup rasional di hutan mangrove adalah Tebang Jalur dengan Permudaan Alam (TJPA). Sistem silvikultur ini seyogyanya diterapkan di hutan mangrove dengan kondisi : (1) pohon induk tidak mampu berdiri tegak secara solitor akibat adanya peinbukaan yang tidak terkendali karena

            penebangan yang terlalu intensif; dan (2) hutan mangrove yang rawang (potensi kayu berdiamater 20 cm ke atas < 20 m3 per ha).

            Dalam sistem TJPA ini penebangan hanya dilakukan terhadap pohon-pohon berdiameter 10 cm ke atas dan semua jenis di dalam jalur dengan lebar tertentu. Dalam hal ini, wilayah kerja dibagi kedalam 30 jalur tebang, dimana jalur-jalur tersebut dibuat pada posisi tertentu terhadap arah datangnya pasang. Penataan hutan ke dalam jalur-jalur ini harus sudah memperhitungkan area! untuk kantong konservasi, petak ukur permanen, dan buffer zone.

            Jalur ditebang secara berselang-seling, dimana setiap tahun ditebang satu jalur. Siklus tebang pertama diselesaikan dalam waktu 15 tahun, sedangkan siklus tebang kedua diselesaikan dalam waktu 15 tahun berikutnya. Jadi, rotasi tebang secara keseluruhan adalah sekitar 30 tahun. Adapun tindakan pemeliharaan areal hutan bekas tebangan dapat merujuk pada sistem Pohon Induk yang berlaku saat ini.

            Untuk mengetahui dampak penerapan sistem TJPA terhadap ekosistem mangrove secara komprehensif harus dilakukan demplot penelitian dengan mengambU perlakuan utama mengenai lebar jalur tebang dan posisi jalur tersebut terhadap arah datangnya pasang yang bervariasi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai lebar dan posisi jalur yang tepat.

            DAFTAR PUSTAKA

            De Laune, R.D., C.J. Smith and W.H. Patrick. 1983. The Effect of Potettsial Redox on Nitrogen Uptake and Anaerobic Root Respiration. Aquatic Botany 18 : 223-230

            Kusmana, C. 1991. Silvikultural Practices of the Mangrove Forests in Southeast Asian Countries, Rimba Indonesia Vol. XXV”. No. 1 – 2 : 20 – 26.

            _ _____., K. Abe and H. Watanabe. 1992a. Species Composition and Structure of a Mangrove Forest in East Sumatra, Indonesia. Indon. J.

            Agric.  3 (2) : 6? – 77.

            -__ ___., Sabiham, K. Abe and H. Watanabe. 1992b. An Estimation of above Ground Tree Biomass of a Mangrove Forest in East Sumatra, Indonesia. Tropics 1 (4) : 243 – 257.

            _______. 1993. A Study of Mangrove Forest Management Based on Ecologycal Data in East Sumatera, Indonesia. Disertation. Kyoto University, Japan. Unpublished.

            Kusmana, C. 1994. Evaluasi Tegakan Hutan Mangrove pada Sistem Silvikultur Pohon Induk (Studi Kasus di HPH PT. Karyasa Kencana, Kalimantan Timur). Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Tidak Dipublikasikan.

            Odum, E.P. 1971. Fundamental of Ecology (3rd Edition). WB, Saanders Co, Philadelphia-London-Toronto.

            Soegiarto, A. 1984. The Mangrove Ecosystem in Indonesia : Its Problems and Management of Mangroves : 69 78. W. Junk Publishers, The Hague.

            Soerianegara, I., N. Naamin, S. Hardjowigeno, A. Abdullah and M. Soedomo. 1986. Presiding Diskusi Panel Daya Guna dan Batas Lebar Jalur Hijau Hutan Mangrove. Panitia Program MAB Indonesia, LIP1, Jakarta.

            Tags: , ,

            Leave a Reply

            You must be logged in to post a comment.